Jateng Raih Penghargaan Pemerintah Provinsi dengan Kinerja Terbaik
GRADHIKA, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Tahun ini, Jateng meraih peringkat II kategori Pemerintah Provinsi dengan Kinerja Terbaik dalam Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada ajang Sutami Award 2025. Penghargaan diberikan dalam acara penganugerahan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (1/12/2015).
Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo menyerahkan penghargaan tersebut kepada Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko, yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi. Ajang tahunan ini menjadi barometer kinerja daerah dalam tata kelola jasa konstruksi serta peran pemerintah daerah dalam menggerakkan sektor pembangunan.
Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah, Hanung Triyono, penghargaan itu didasarkan pada indikator kinerja dalam menggerakkan sektor konstruksi di berbagai daerah. “Indikator penghargaan ini terkait kinerja dalam menggerakkan sektor produksi penyedia jasa konstruksi di kabupaten dan kota, yang semuanya dilaksanakan sesuai aturan dan sumber daya yang ada,” ujarnya di Semarang, Rabu (3/12/2015).
Dalam empat tahun terakhir, kata Hanung, Jawa Tengah selalu mendapatkan penghargaan Sutami Award. Pada 2022 dan 2023, Jateng meraih peringkat I Konstruksi Indonesia, kemudian pada 2024 menempati posisi III kategori OPD Sub Urusan Jasa Konstruksi, sebelum akhirnya meraih peringkat II pada kategori provinsi tahun ini.
Selain pemerintah provinsi, tiga daerah di Jawa Tengah juga menerima penghargaan dalam ajang yang sama. Kabupaten Banyumas dinilai terbaik dalam Pengelolaan Persampahan, Kota Tegal meraih penghargaan Penyelenggaraan Jalan Terbaik kategori kota, dan Kabupaten Wonogiri ditetapkan sebagai Penyelenggaraan Jalan Terbaik kategori kabupaten.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi sebelumnya menyampaikan bahwa 2025 menjadi tahun prioritas pembangunan infrastruktur. Ia menargetkan 94 persen jalan provinsi dalam kondisi mantap dan meminta kepala daerah fokus pada perbaikan akses yang mendukung perekonomian serta swasembada pangan. (*)