Jelang Akhir Tahun, Kemendagri Dorong Semua Daerah Ngebut Realisasi APBD 2025
GRADHIKA, JAKARTA – Menjelang penutupan tahun anggaran, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa waktu yang tersisa hanya tinggal hitungan minggu. “Kurang lebih tinggal sebulan lagi, satu bulan lagi sudah tutup pembukuannya,” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang digelar hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, dikutip Gradhika, Selasa (25/11).
Data per 16 November 2025 memperlihatkan capaian pendapatan daerah memang cukup baik, namun tetap tertinggal dari realisasi tahun lalu. “Bila ditotal seluruhnya ini baru 78,45 persen. Kemudian provinsi 79,58 persen, kabupaten ini yang masih rendah 77,80 persen, kota 78,98 persen,” ungkap Tomsi.
Menurut dia, ketertinggalan pendapatan daerah dan realisasi anggaran tahun ini diperparah oleh seretnya belanja daerah. “Realisasi belanja ini yang memprihatinkan. Provinsi baru 64,43 persen, kabupaten rata-rata baru 63,65 persen, kota 64,03 persen,” tegasnya.
Tomsi meminta setiap daerah melakukan evaluasi komprehensif serta mengurai hambatan teknis maupun administratif yang menahan serapan anggaran. “Saya minta untuk masing-masing daerah segera-segera melihat mana hal-hal yang diperlukan untuk percepatannya, mana hal-hal yang memang harus dikoordinasikan lagi,” ujarnya.
Ia juga menyinggung daerah yang pendapatannya tinggi tetapi belanjanya kedodoran, termasuk Papua Tengah dan Kalimantan Barat. “Ini yang kita lihat seperti Papua Tengah itu tinggi realisasinya, realisasi uang pemasukkannya sudah 89 persen, belanjanya baru 52 persen,” katanya.
Kemendagri berharap persoalan klasik rendahnya realisasi anggaran tidak terus berulang di tahun-tahun mendatang. Tomsi menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar serapan anggaran lebih optimal.
“Saya berharap juga untuk monitoring daripada pimpinan daerah dan pimpinan OPD yang terus-menerus sehingga dapat terlaksana di tahun 2026 yang lebih baik,” jelasnya. Ia memastikan Kemendagri siap mendukung percepatan serapan melalui penguatan koordinasi dan pendampingan.
Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, memaparkan sejumlah strategi percepatan. Ia menekankan pentingnya pengadaan dini sejak akhir Agustus, setelah kepala daerah dan DPRD meneken nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Selain itu, percepatan dapat ditempuh dengan memanfaatkan E-Katalog, E-Katalog Lokal, Toko Daring, hingga penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Fatoni juga mendorong percepatan penetapan pejabat pengelola keuangan dan pengadaan, penyelarasan juknis DAK lintas kementerian, serta percepatan pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin.
Tak kalah penting, kata Fatoni, peningkatan kapasitas aparatur, monitoring rutin, serta penerapan reward and punishment bagi OPD menjadi kunci efektivitas serapan.
“Kita perlu mendorong realisasi APBD itu sejak awal tahun. Ini yang harus kita lakukan nanti di tahun depan, dan kita lakukan saat ini percepatan realisasi APBD yang sudah di penghujung tahun ini, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanjanya,” tandasnya.
Rapat koordinasi tersebut diikuti secara virtual oleh para gubernur, bupati, wali kota, sekretaris daerah, inspektur, kepala Bapenda, dan kepala Bappeda dari seluruh Indonesia. Semua daerah kini dikejar tenggat yang kian menipis, sementara realisasi APBD masih jauh dari garis finish. (*)