Penggunaan Dana Bantuan, Prabowo: Jangan Perkaya Diri dari Bencana, Saya Tindak Tegas!
GRADHIKA, ACEH BESAR – Dalam kunjungan kerjanya ke Aceh Besar, Minggu (7/12/2025), Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat percepatan penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
Di hadapan jajaran kementerian, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum, Presiden menegaskan bahwa penanganan bencana harus berjalan cepat, tepat, dan bebas dari praktik penyimpangan anggaran.
Presiden menaruh perhatian khusus pada penggunaan dana penanganan dan pemulihan bencana. Ia menyampaikan peringatan keras agar tidak ada pejabat atau pihak mana pun yang mencoba memanfaatkan situasi krisis untuk memperkaya diri.
“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan sangat keras. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat,” tegasnya.
Prabowo menyoroti potensi permainan harga atau penggelembungan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa saat situasi darurat. Ia meminta seluruh unsur pemerintah daerah bekerja transparan dan penuh tanggung jawab.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan, Presiden secara khusus menugaskan Polri dan aparat penegak hukum lainnya untuk melakukan pengawasan melekat di daerah terdampak.
“Kepolisian dan semua pihak, periksa pemda. Catat. Kalau ada yang nakal — melipatgandakan harga atau memanipulasi anggaran — tindak tegas,” ujarnya dalam rapat, dikutip Gradhika, Senin (8/12/2025).
Instruksi ini menjadi sinyal bahwa pemerintah pusat tidak akan mentolerir praktik koruptif sekecil apa pun, terlebih ketika masyarakat sedang menghadapi dampak bencana.
Selain pengawasan ketat, rapat juga membahas percepatan distribusi bantuan logistik, perbaikan fasilitas publik, hingga pembiayaan pemulihan jangka panjang. Presiden menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus sampai kepada warga terdampak, bukan berhenti di meja birokrasi.
Dengan pesan keras dan instruksi yang jelas, Presiden Prabowo ingin memastikan penanganan bencana di Sumatera menjadi momentum perbaikan tata kelola, sekaligus bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat yang sedang berjuang memulihkan kehidupan mereka. (*)