Ketahanan Tanpa Senjata, Jateng Diingatkan Waspadai Ancaman Non-Militer dan Krisis Ekologi
GRADHIKA, SEMARANG – Ancaman pertahanan negara tidak lagi identik dengan perang dan kekuatan bersenjata. Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menegaskan bahwa ancaman non-militer menjadi tantangan yang semakin nyata, khususnya bagi Jawa Tengah yang rentan terhadap bencana alam dan tekanan sosial multidimensi.
Pesan itu mengemuka dalam Audiensi Tim Sosialisasi DPN bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kamis (27/11/2025).
Deputi Geostrategi DPN Mayjen TNI, Ari Yuliyanto, yang memimpin tim sosialisasi, menyebut berbagai bentuk ancaman non-militer yang kini mengemuka: penyalahgunaan teknologi informasi, narkoba, perdagangan manusia, LGBT, hingga bencana alam.
Di Jawa Tengah, kata Ari, ancaman paling menonjol justru berasal dari ketahanan nir-militer, terutama bencana yang setiap tahun mengancam keselamatan warga.
“Kami melihat potensi ancaman di Jawa Tengah lebih banyak ke arah ketahanan nir militer. Bencana alam sangat menonjol di Jawa Tengah,” ujar Ari.
Menurut dia, bencana alam merupakan bagian dari ancaman pertahanan karena tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi mampu mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, hingga keselamatan bangsa.
Melalui sosialisasi kebijakan umum ketahanan negara, DPN melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan serta penanganan terpadu. Harapannya, kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi daerah, terutama dalam menjaga stabilitas dan memastikan masyarakat terlindungi dari ancaman yang sifatnya non-konvensional.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno yang menerima audiensi tersebut mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan daerah. Jawa Tengah kini memikul dua peran vital: penyangga pangan nasional dan sentra industri. Keduanya sangat bergantung pada ketersediaan air dan ekosistem pegunungan yang sehat.
Namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya. Sumarno mengungkapkan kerusakan lahan di kawasan pegunungan semakin memprihatinkan, terutama akibat maraknya aktivitas galian pasir ilegal.
“Kemarin saya melakukan penanaman pohon di Taman Nasional Gunung Merapi dan kondisi lingkungannya sangat parah akibat galian pasir ilegal. Padahal hutan menjadi penyedia air yang diperlukan bagi tanaman pangan,” bebernya.
Kerusakan ekologis ini membuat Jawa Tengah semakin rentan terhadap ancaman bencana, memperkuat urgensi kerja sama dengan DPN dan lembaga keamanan lainnya.
Sumarno berharap sosialisasi dari DPN memberikan dorongan bagi Jawa Tengah untuk terus menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Situasi yang kondusif, kata dia, perlu dipertahankan agar energi pemerintah dan masyarakat dapat diarahkan pada peningkatan kesejahteraan.
“Lebih baik energinya dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Di tengah dinamika ancaman non-militer dan krisis ekologi yang terus berkembang, Jawa Tengah sedang memperkuat fondasi ketahanan tanpa senjata, yakni petahanan yang berdiri di atas kolaborasi, kewaspadaan, dan perlindungan terhadap lingkungan. (*)